Legislator Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Kemal Azis Stamboel menilai postif rencana program pensiun dini PNS, terutama di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Selama hal ini dijalankan berdasarkan evaluasi performance base, saya kira ada harapan untuk meningkatkan produktifitas birokrasi kita,” ujarnya dalam keterangan tertulis, hari ini.
Dia berharap kebijakan semacam itu ke depan bisa diperluas untuk menata sistem dan manajemen PNS secara keseluruhan agar lebih produktif. “Birokrasi kita harus terus bertransformasi menjadi birokrasi modern yang produktif dan berorientasi civil servant, pelayanan public,” tuturnya.
Menurut dia, penataan itu sudah mendesak mengingat jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,7 juta. Hal itu, sambungnya, menyebabkan alokasi belanja pegawai yang terus membengkak, ditambah dengan beban keuangan lanjutan seperti pensiun, tunjangan hari tua dan lainnya.
“Dengan proses reformasi birokrasi yang memiliki konsekuensi peningkatan remunerasi memang harus ada upaya yang serius untuk meningkatkan produktifitas PNS. Kalau tidak, maka rakyat secara keseluruhan sebagai pembayar pajak akan sangat kecewa melihat kesenjangan remunerasi yang diterima dengan produktifitas yang diberikan,” jelasnya.
Saat ini, pos belanja pegawai secara keseluruhan cukup besar, yakni mencapai Rp180,6 triliun atau sekitar 14,7% dari APBN 2011. Pada saat yang sama alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas infrastruktur hanya Rp67,4 triliun.
Menurut Kemal, publik menilai anggaran itu sangat besar dan boros jika dibandingkan dengan produktivitas PNS saat ini yang dipandang rendah. Rendahnya produktivitas kerja terlihat dari aktivitas pegawai yang begitu santai di hampir semua instansi pemerintah.
Dia mengingatkan pemerintah harus hati-hati dengan jumlah PNS yang terus meningkat karena pemekaran wilayah dan juga adanya kewajiban mengangkat PNS dari semula berstatus pegawai honorer.
sumber : bisnis.com
Posting Komentar